Jakarta –
Pemerintah dengan stakeholder meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan di Seminar Nasional bertajuk “Kolaborasi dan Inovasi untuk Keuangan Inklusif bagi Perempuan”. Satgas ini akan bertugas untuk memperkuat dan menyatukan inisiatif inklusi yang sudah dilaksanakan di tiap sektor mudah-mudahan lebih terarah dan berdampak.
Dalam peluncuran yang dilaksanakan pada Rabu (13/11), Kemenko Perekonomian berkolaborasi dengan sejumlah pihak yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Women’s World Banking. 
Satgas ini ditetapkan lewat Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024. Kewenangan satgas ini meliputi bidang kerja saluran dan layanan keuangan, layanan keuangan digital serta teknologi informasi, dan pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin.
Peluncuran satgas ini menandai kerja sama multipihak yang terlembaga dan mendorong digitalisasi keuangan yang mempunyai potensi memperluas saluran keuangan wanita sampai ke perdesaan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dan Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia Anastuty Kusumawardhani berkesempatan untuk memimpin peluncuran Satgas gres ini.
“Perempuan mempunyai kiprah penting untuk meraih target kepemilikan rekening 80%, alasannya merupakan itu program-program literasi dan edukasi wanita perlu kian diperkuat. Keberadaan Satuan Tugas ini menjadi wadah koordinasi, komunikasi sekaligus pemantauan dan penilaian mudah-mudahan semua pihak yang terlibat sanggup menimba ilmu dari satu sama lain. Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci penting mudah-mudahan kita sanggup menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih berefek pada inklusi keuangan perempuan,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11).
Urgensi untuk mendorong inklusi keuangan wanita ini berdasar pada fakta bahwa kurangnya pelayanan perihal keuangan yang diterima oleh perempuan. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tahun 2023, tingkat kepemilikan akun wanita masih lebih rendah (74,3%) dibandingkan pria (78,3%).
Persentase wanita (88,1%) yang menggunakan produk dan layanan keuangan juga lebih rendah dibandingkan pria (89,3%). Dalam hal ini, SNKI juga sudah menentukan wanita dan disabilitas selaku golongan target dalam intervensi untuk mengembangkan inklusivitas keuangan.
“Perempuan merupakan penopang ekonomi keluarga dan masyarakat, di Bank Indonesia sendiri kami sudah menentukan pilar pemberdayaan wanita dalam taktik ekonomi keuangan inklusif,” ucap Anastuty.
Dalam potensi yang sama, Direktur Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi menyampaikan bahwa kehadiran layanan keuangan digital mempunyai potensi mentransformasi layanan keuangan mudah-mudahan lebih inklusif. Pasalnya, digitalisasi merupakan game changer yang sanggup menegaskan inklusi keuangan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan penduduk desa.
Lebih lanjut, dalam sesi diskusi, para panelis konsentrasi pada potensi digitalisasi untuk menjembatani kesenjangan saluran dan layanan keuangan, baik antara wanita dan pria juga antara perdesaan dan perkotaan.
Kepala Kantor dan Direktur Regional Asia Tenggara Women’s World Banking Christina Maynes menuturkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di sektor UMKM digital, dengan 44% pelaku UMKM wanita sukses menjaga bisnis selama 3-5 tahun. Tak cuma itu, pendapatan pelaku UMKM digital wanita juga 22% lebih rendah ketimbang laki-laki.
Melihat hal itu, Deputi Direktur Kebijakan Asia Tenggara Women’s World Banking Vitasari Anggraeni menyampaikan bahwa digitalisasi UMKM perempuan, tergolong wanita disabilitas dan perdesaan menjadi prioritas ke depannya untuk terus dikawal.
“Riset Women’s World Banking mendapatkan bahwa wanita di perdesaan menjadi ujung tombak di mana layanan keuangan sanggup diperluas. Dengan kerja sama multipihak, kita sanggup mengeksplorasi lebih lanjut aksi-aksi yang sempurna untuk meraih tercapainya inklusi keuangan,” ujarnya.
Acara ini juga didatangi oleh perwakilan Badan Pusat Statistik, perbankan, perusahaan penyedia jasa keuangan, dan sejumlah yayasan serta forum masyarakat.
Sebagai informasi, Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan beranggotakan 24 institusi Pemerintah dan penyedia jasa keuangan. Akar satgas ini sudah dibikin sejak tahun 2022 lewat kemitraan Women’s World Banking dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Melalui jejaring tersebut, beraneka ragam inisiatif sudah dilaksanakan seumpama kenaikan literasi keuangan untuk perempuan, lokakarya inklusi disabilitas untuk penyedia jasa keuangan, dan dialog-dialog publik lintas Kementerian.
