Jakarta –
Menghadirkan ekosistem pelayanan digital pemerintah yang berkualitas, inklusif, dan memiliki pengaruh yakni suatu proses yang dinamis. Menteri Eksploitasi Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan perlunya sinergitas dan kerjasama yang bagus antara segala pihak. Dengan begitu, layanan publik mampu lebih cepat, tepat, dan sanggup hadir serta diakses oleh seluruh penduduk hingga daerah terpencil.
“Selain menyingkir dari tumpah tindih kebijakan, kerja sama juga berencana menetapkan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal,” ujar Rini dalam pemberitahuan tertulis, Kamis (5/12/2024). 
Untuk merealisasikan hal tersebut, Kementerian PANRB bareng dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mesti bersatu dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi.
Dengan kerjasama yg berpengaruh dan ekosistem kolaboratif, Rini yakin pemerintah sanggup menangani aneka jenis kendala. Misalnya menyerupai kapasitas ASN yang terbatas, infrastruktur dan budget yg tak memadai, dan proses bisnis yg kompleks dan tidak terintegrasi.
| Baca juga: MenPAN-RB Rini Bertemu Maruarar Sirait Bahas Penguatan Kementerian PKP |
Pasalnya, masa digital yakni kenyataan yang tak dapat dihindari. Pemerintah selalu berbenah, beradaptasi, dan maju buat menghadapi tantangan pemerintahan modern. Pemanfaatan transformasi digital menyerupai SPBE dan INA Digital memungkinkan pemerintah dalam mendatangkan layanan publik yg lebih cepat, tepat, dan sanggup diakses oleh semua masyarakat, tergolong mereka yg berada di daerah terpencil.
“Reformasi birokrasi tidak akan berarti kalau layanan yg kalian hasilkan cuma mencapai sebagian kecil masyarakat. Layanan publik mesti merata dan adil, sehingga setiap warga negara merasa dilibatkan dan dilayani,” imbuhnya.
Oleh alasannya itu, Rini menyodorkan sejumlah kode terhadap jajaran Paguyuban PANRB. Pertama, BKN diminta bagi menetapkan implementasi administrasi ASN berbasis merit terus berlangsung dengan maksimal serta mengembangkan efisiensi proses rekrutmen, penempatan dan pengembangan karier ASN lewat pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, Rini juga meminta BKN konsentrasi pada pengembangan metode data ASN terintegrasi, yang bisa menyediakan citra real-time bagi mendukung pengambilan kebijakan strategis.
Kedua, LAN diminta menjadi leading sector yg memotori pendidikan dan pembinaan ASN agar memperkuat inovasi dalam pengembangan kompetensi ASN lewat pembinaan berbasis teknologi dan pengembangan versi pembelajaran yang adaptif terhadap keperluan reformasi birokrasi berbasis digital. Serta, menjadi motor pencetus bagi bikin ekosistem pengembangan kompetensi yang inklusif dan mencapai ASN di daerah terpencil.
Ad interim ANRI didorong bagi mengembangkan digitalisasi arsip agar lebih mudah diakses oleh segala lapisan masyarakat, tergolong lewat integrasi dengan SPBE serta menetapkan pengelolaan arsip yang inklusif bagi melindungi sejarah bangsa dan menjadi sumber data buat pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, ANRI juga diminta memperkuat edukasi terhadap instansi pemerintah agar lebih sadar mulai pentingnya pengelolaan arsip yg terbaru dan terstandar.
Mengakhiri arahannya, Rini turut menyodorkan apresiasi atas pemberian Komisi II dewan perwakilan rakyat RI selaku teman kerja Kementerian PANRB.
“Arahan yang sudah disampaikan Pak Ketua Komisi II mulai menjadi pedoman untuk Paguyuban PANRB dalam mengerjakan apa yang menjadi goals Bapak Kepala Negara Prabowo Subianto dan pastinya bagi mendatangkan transformasi birokrasi yang memiliki pengaruh terhadap kemakmuran rakyat,” pungkas Rini.
| Baca juga: MenPAN-RB: Kita Akan Buka Akses Seluas-luasnya pada Kaum Rentan |
Pada peluang yang sama, Ketua Komisi II dewan perwakilan rakyat RI M. Rifqinizamy Karsayuda menguraikan setidaknya ada beberapa hal penting yang menjadi ‘PR’ birokrasi. Pertama, metode merit birokrasi yang merata secara nasional agar antara kapasitas birokrasi di pemerintah tempat dan sentra tidak jomplang.
“Selain itu kita ingin memutuskan dan mengikhtiarkan politisasi terhadap birokrasi yang selama ini selalu terjadi utamanya di tempat pada momen-momen menjelang Pemilu dan Pilkada dapat kita reduksi. Mungkin menetralisir sulit, namun ikhtiar kami mereduksi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rifqinizamy menganggap ASN ialah pionir dalam mendorong reformasi birokrasi dan layanan publik. Oleh alasannya itu, upaya mengembangkan mutu dan kompetensi ASN mesti dijalankan lewat aneka macam pendidikan dan pembinaan formal dan informal yang berhubungan dengan permintaan zaman.
“Tanpa adanya reformasi birokrasi dan pelayanan publik, seluruh ide, ide dan visi kita bagi mendatangkan Indonesia Emas 2045 sukar kalian wujudkan alasannya tulang punggung dari pelaksanaan visi itu yakni birokrasi itu sendiri,” tutup Rifqinizamy.
Saksikan juga video: 7 Venue di Jakarta-Banten yang Terapkan Layanan Digital Perizinan Event
kemenpanrb
Hoegeng Awards 2025Baca cerita inspiratif calon polisi pola di siniSelengkapnya
