Jakarta –
Ketahanan dan kedaulatan nasional yg kuat akan tersadar jikalau ditopang oleh pondasi perekonomian negara-bangsa yang kuat. Pondasi perekonomian nasional yang mempunyai pengaruh mulai memperkuat daya tawar negara-bangsa di tengah dinamika global yg makin tak berkepastian. Maka, cepat atau lambat, perekonomian Indonesia mesti bertransformasi dengan secepatnya merealisasikan kemandirian di bidang pangan dan hilirisasi aneka ragam sumber daya alam (SDA).
Dengan status selaku kekuatan ekonomi paling besar kedua setelah Amerika Serikat (AS), Republik Rakyat Tiongkok sekarang sudah bermetamorfosis negara dengan kedaulatan dan ketahanan nasional yg demikian kokoh. Lebih dari itu, pada tingkat global, daya tawar Tiongkok pada aneka jenis faktor pun demikian kuat; dari ekonomi, teknologi, politik hingga militer. Publik sudah tahu cerita mengenai bagaimana ekspansifnya perekonomian Tiongkok ke aneka jenis kepingan dunia. Indonesia pun telah nyata-nyata mendapat sentuhan dari perluasan perekonomian Tiongkok itu. 
Itulah buah dari konsistensi Tiongkok yang konsentrasi pada pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam dua dekade terakhir. Soal bagaimana Tiongkok bisa merealisasikan seluruh itu, tentu menjadi permasalahan lain. Fokus pembelajarannya yaitu konsistensi membangun dan merealisasikan kekuatan sektor ekonomi yang kemudian menjadi pondasi kokohnya kedaulatan dan ketahanan nasional Tiongkok.
Presiden Prabowo Subianto, dalam banyak kesempatan, tidak letih memberi wangsit dan berulangkali mengemukakan inisiatifnya mengenai urgensi transformasi ekonomi indonesia lewat swasembada pangan dan hilirisasi SDA. Dengan latar belakangnya selaku perwira tinggi militer, Prabowo sadar betul bahwa ekonomi Indonesia yang mempunyai pengaruh menjadi pondasi yg kuat untuk kedaulatan nasional dan ketahanan nasional. Ekonomi Indonesia yg mempunyai pengaruh mesti tercermin pada tingginya mutu kemakmuran rakyat.
Kepala Negara telah mencanangkan acara hilirisasi untuk puluhan komoditas SDA unggulan. Apa yg dicanangkan Kepala Negara ini sudah dipublikasi dalam skala yang luas, dan sudah menjadi wawasan masyarakat. Semua orang tentu ingin tahu kapan hilirisasi akan dimulai. Agar tidak berhenti pada pencanangan kepala negara, para pembantu presiden, khususnya para menteri ekonomi, hendaknya mulai menyusun acara dan rencana agresi hilirisasi.
Tentang SDA yg masuk skala prioritas acara hilirisasi itu tentu membutuhkan pembaruan data. Semua SDA itu tersebar di aneka jenis daerah. Jelas bahwa diperlukan komunikasi antara kementerian teknis terkait dengan pemerintah daerah. Sebaliknya, setiap pemerintah tempat pun hendaknya memiliki gagasan merekomendasikan acara hilirisasi jikalau daerahnya memang mempunyai kandungan SDA unggulan.
Langkah-langkah permulaan yang sederhana seumpama ini hendaknya secepatnya dimulai biar semua komponen penduduk mengetahui bahwa pemerintahan Kepala Negara Prabowo rajin dalam upaya merealisasikan hilirisasi komoditas SDA unggulan. Dalam konteks swasembada dan ketahanan pangan, Kepala Negara Prabowo bahkan sudah hingga pada ide tentang lumbung pangan hingga kecamatan dan desa. Gagasan ini terkesan sederhana. Tetapi, di ketika hingga pada hitung-hitungan tentang multiplier effect atau imbas berganda dari ide ini, dapat ditentukan bahwa ide lumbung pangan pada seluruh tingkatan wilayah itu menjadi salah satu opsi acara buat memacu aktivitas ekonomi dan produktivitas segala tempat dan desa di pelosok tanah air.
Jika ide lumbung pangan ini diorganisir dan dikontrol dengan efektif, mulai kelihatan aktivitas penduduk di aneka jenis pelosok melakoni kegiatan-kegiatan produktif mengurus potensi daerahnya masing-masing. Semua kecamatan dan desa akan terdorong bagi lebih rajin menanam dan menyebarkan ragam flora pangan. Tidak cuma padi, melainkan juga jagung, kentang, ubi jalar dan ubi kayu, talas, sorgum, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau.
Tak cuma menanam dan panen, namun dengan tutorial para ahli dan bantuan pemerintah, ragam flora pangan itu kemudian dimasak di desa atau kecamatan biar lebih bernilai tambah bagi kemudian dipasarkan ke kota-kota besar, atau bahkan diekspor. Kegiatan menanam dan mengolah produk flora pangan mulai bikin lapangan kerja di desa. Tak hanya menyebabkan tempat produktif, namun juga merealisasikan pondasi ekonomi setempat yg kuat. Dengan begitu, ketahanan dan kemandirian pangan di tingkat setempat terwujud.
Lumbung pangan pada seluruh tingkatan wilayah yang digagas Presiden Prabowo relatif lebih mudah diwujudkan segera, alasannya semua aspeknya bisa dimulai dengan mengandalkan seluruh potensi dalam negeri dan kearifan lokal. Selain kemandirian pangan dan terciptanya lapangan kerja di daerah, realisasi lumbung pangan dengan serangkaian pengaruh positifnya mempunyai daya untuk memerangi kemiskinan.
Sambil terus mengupayakan investasi absurd untuk penciptaan lapangan kerja, ide lumbung pangan pada segala tingkatan wilayah itu hendaknya akan dikerjakan. Inilah salah satu opsi acara paling kongkret yang dapat direalisasikan alasannya semua sesuatunya berpijak pada potensi dalam negeri. Realisasi lumbung pangan layak dimaknai selaku taktik buat menanggulangi beberapa masalah, merupakan merealisasikan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja gres di seluruh pelosok desa hingga upaya menghemat kemiskinan.
Fakta bahwa Indonesia impor beras menjadi bukti adanya kehabisan pada faktor pemenuhan keperluan pangan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras pada periode Januari-Mei 2023 masih sekitar 854 ribu ton. Namun, pada rentang Januari-Mei 2024, impor melambung jadi 2,2 juta ton. Total impor beras per 2023 tercatat 3,06 juta ton. Namun, sepanjang periode Januari-Oktober 2024, impor beras sudah naik menjadi 3,48 juta ton dari kuota impor 3,6 juta ton.
Demi merealisasikan swasembada pangan, alih fungsi lahan pertanian maupun flora pangan dihentikan lagi dibenarkan. Luas panen padi tahun ini diprediksi sekitar 10,05 juta hektar. Luas areal ini merefleksikan penurunan sekitar 167,25 ribu hektar atau 1,64 persen, dibandingkan luas panen padi tahun 2023 yang masih 10,21 juta hektar.
Layak bagi diyakini bahwa taktik lumbung pangan pada segala tingkatan wilayah mempunyai kekuatan buat menghemat jumlah warga miskin. Data mengenai jumlah keluarga peserta pemberian sosial (Bansos) sedikit banyak menerangkan mengenai potret kemiskinan dikala ini. Tahun 2023, jumlah keluarga peserta Bansos pangan sebanyak 103.102.744 keluarga, dengan total budget Bansos nyaris Rp 43,7 triliun. Tahun ini, jumlah warga miskin diperkirakan 25,22 juta, atau sedikit menurun dari tahun 2023 yang jumlahnya sekitar 25,90 juta orang. Data ini mampu berubah kalau dikaitkan dengan gelombang pemutusan relasi kerja (PHK) akhir-akhir ini.
Sudah barang tentu Bansos bukanlah jalan keluar menyelesaikan kemiskinan. Setiap individu ingin menyebabkan dirinya produktif biar dapat mandiri. Jutaan warga butuh pekerjaan biar dapat mandiri. Maka, di ketika warga desa produktif dengan menanam padi serta ragam flora pangan lainnya, mereka akan menemukan penghasilan yang mencukupi jikalau tata niaga produk pertanian dan flora pangan sungguh-sungguh berpijak pada azas keadilan.
Gagasan Kepala Negara Prabowo mengenai lumbung pangan pada seluruh tingkatan wilayah layak dimaknai selaku langkah pertama membangun dan memperkuat pondasi perekonomian nasional demi terwujudnya ketahanan dan kedaulatan nasional yg kokoh.
Bambang Soesatyo, Anggota dewan perwakilan rakyat RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua dewan perwakilan rakyat RI ke-20/Ketua Komisi III dewan perwakilan rakyat RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Trisakti, Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)
kolombambang soesatyoekonomi nasional
Hoegeng Awards 2025Baca cerita inspiratif calon polisi contoh di siniSelengkapnya
