Bakal kandidat presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menyodorkan tiga pondasi merealisasikan Indonesia menjadi negara maju. Tiga pondasi yang dimaksud merupakan digitalisasi dalam pemerintahan, membasmi korupsi, dan melipatgandakan budget negara untuk merealisasikan pelayanan berkualitas.
Hal itu diungkapkannya dalam kesibukan ‘Ganjar Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia’ yang diadakan Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (17/9) lalu. 
Menurut Ganjar, metode digital pemerintahan mesti ditingkatkan, menyerupai digitalisasi kendala tender, pelayanan masyarakat, maupun perpajakan untuk menetralisir celah tindak kriminal korupsi. Pengalamannya di saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, aplikasi keuangan yang dipraktekkan di Jateng bisa menangkal kebocoran budget hingga Rp 1,2 triliun lewat e-budgeting dan e-planning.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dr Y Sri Susilo sepakat dan mendukung pemikiran digitalisasi dalam pemerintahan yang disampaikan Ganjar. Apalagi, pemikiran itu telah dilakukan dan sukses menangkal kebocoran duit negara sebesar Rp 1,2 triliun.
| Baca juga: Ganjar Beberkan Gagasan mudah-mudahan ‘Indonesia Emas’ Bisa Direalisasikan |
“Seperti yang terjadi pada 2018, GRMS Jateng sukses menangkal kebocoran budget Rp 1,2 triliun,” kata Susilo, dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/9/2023).
“Terbesar secara nasional di saat itu. Anggaran sebesar itu dapat digunakan untuk mendorong kemajuan ekonomi alasannya yakni dialokasikan pada yang lebih bermanfaat,” sambungnya.
Menurutnya, inovasi Government Resources Management System (GRMS) yang diinisiasi dan telah dilakukan Ganjar Pranowo sukses mendorong kemajuan ekonomi dan memaksimalkan kebermanfaatan anggaran.
“Misal dimanfaatkan untuk membangun jembatan, jalan, atau pasar. Dampaknya bisa menumbuhkan simpul-simpul perekonomian baru. Pertumbuhan ekonomi otomatis terdorong,” kata pengelola sentra Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) tersebut.
GRMS merealisasikan Jateng menjadi transparan dan akuntabel. Dengan menyebabkan transparansi budget selaku skala prioritas, sanggup mendorong kemajuan ekonomi.
“Secara mikro metode ini bisa menangkal kebocoran anggaran. Sehingga APBD Jateng bisa terdistribusi secara maksimal guna kepentingan masyarakat,” katanya.
Seperti diketahui, GRMS yakni bangunan metode aplikasi terintegrasi Pemprov Jateng. Muara dalam metode ini yakni integrasi antar data di dalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan metode pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan publik dan pembangunan.
GRMS merupakan metode administrasi sumber daya pemerintah yang terintegrasi dan terpusat. Sistem itu digunakan instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengurus dan memonitor sumber daya pemerintah mudah-mudahan lebih efektif dan efisien.
| Baca juga: Ganjar Bicara Pentingnya Kepercayaan ke Kades untuk Inovasi Desa |
Dengan terintegrasi dan terpusat, GRMS mempermudah instansi pemerintah mengambil keputusan, serta memamerkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Hal itu juga menolong memajukan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi dan penyelewengan di Provinsi Jateng.
Ada beberapa unsur penting dari GRMS Provinsi Jateng, antara lain:
1. e-Budgeting yakni aplikasi penganggaran yang memungkinkan instansi pemerintah untuk mengurus budget secara terintegrasi dan real time, mempercepat proses penyusunan rencana anggaran, dan meminimalkan kesalahan.
2. e-Planning yakni aplikasi penyusunan rencana yang menolong instansi pemerintah dalam menyusun kesibukan dan kegiatan secara terpadu untuk mempercepat proses perencanaan.
3. e-Procurement yakni aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online, yang menentukan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta mengurangi risiko langkah-langkah korupsi dan penyelewengan.
